KISAH MENJADI ANGGOTA FSPMI (Loyalitas dan Militansi yang diuji)

Oleh : Yayan Mulyana

          (Anggota FSPMI Bandung Raya)

     Cerita ini berawal ketika saya dapat intruksi dari Pimpinan Cabang SPL-FSPMI Bandung Raya untuk mengambil surat tanda terima pemberitahuan aksi PUK Toshiba yang sedang mengikuti sidang dengan tuntutan PHK 670 karyawannya yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)..

Aksi yang dimaksud rencananya akan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut yaitu tanggal 13,14 dan 15 pada bulan juli 2009.

Pada saat pengambilan surat tersebut yang tadinya saya pikir hanya mengambil saja ternyata tidak, saya harus menandatangani surat tersebut sebagai penanggung jawab aksi, tanpa pikir panjang saya pun melakukannya .

     Aksi sebenarnya berlangsung damai meskipun aksi di hari pertama dan kedua diwarnai dengan dipindahkannya peserta aksi dari tempat aksi yang sedianya diteruskan dengan menginap dikedua tempat tersebut, sebagai tambahan catatan aksi tiga hari tersebut dilaksakan di dua tempat yaitu di Pengadilan Negeri Bandung dan di PPHI kota Bandung karena FSPMI menilai kinerja PPHI sebagai lembaga yang harusnya menjadi tempat perlindungan kaum buruh tapi justru menjadi kuburan bagi kaum buruh yang menggantungkan nasib mereka di PPHI dan juga mengingatkan Pengadilan Negeri Bandung supaya mengawasi kinerja Hakim-hakim yang bertugas di PPHI terutama para Hakim yang menangani kasus-kasus anggota FSPMI.

     Tetapi semuanya berubah ketika aksi hari kedua berakhir tepatnya setelah peserta melakukan aksi di Pengadilan Negeri dan sesuai rencana akan diteruskan dengan menginap di PPHI karena besoknya pada hari jumat tanggal 15 juli 2009 aksi  dilanjutkan sekaligus untuk menunjukan solidaritas kepada teman-teman dari PUK Toshiba yang akan menghadiri sidang  di PPHI.

     Tapi manusia hanya boleh berencana tetapi tetap Alloh lah yang menentukan ternyata rencana menginap tersebut bertentangan dengan keinginan dari Pihak PPHI dan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jabar, PolwilTabes kota Bandung, Polres Bandung Timur, dan Polsek Buah Batu dengan perdebatan panjang antara pihak kepolisian dengan penanggung jawab aksi akhirnya diputuskan peserta aksi diperbolehkan untuk menginap di PPHI walaupun semua Fasilitas yang dijanjikan oleh pihak aparat urung diberikan.

Kekesalan peserta aksi memuncak ketika teman-teman Toshiba sebanyak kurang lebih 300 orang yang akan menghadiri sidang sebagai tergugat dilarang memasuki ruang sidang dengan berbagai alasan yang dilontarkan pihak aparat yang menurut asumsi kami itu hanya untuk melampiaskan kekesalan mereka yang terpaksa menginap di PPHI malam sebelumnya.

     Dengan dikomandoi Bung Obon dan Bung Baris (Vice Presiden bidang Organisasi dan PangKorNas Garmet) yang bertindak sebagai penanggung jawab aksi para peserta aksi menerobos berikade Polisi yang mencoba menghalangi, benturan pun tidak dapat dihindarkan lagi sampai akhirnya kedua belah pihak menarik pasukannya masing-masing tapi peserta aksi belum menghentikan aksi mereka ketika mendapat intruksi untuk mundur tanpa dikomandoi secara serentak mereka melakukan aksi duduk dijalan raya Soekarho-Hatta yang memang merupakan salah satu jalan utama dikota Bandung yang tentu saja makin membuat aparat keamanan semakin panik yang ditindak lanjuti dengan entah sadar atau tidak mereka meminta pertolongan kepada penanggung jawab aksi supaya peserta aksi untuk tidak melanjutkan aksi duduk mereka akhirnya dengan dibantu para penanggung jawab aksi massa pun menghentikan aksinya.

     Ujian itu datang kepada saya setelah keadaan mereda, ternyata setelah itu dari pihak aparat memanggil untuk meminta penjelasan kenapa tiba-tiba aksi berubah dari aksi damai menjadi aksi yang rusuh.Dari hitung-hitungan pihak aparat korban luka-luka anggota mereka sebanyak 11 orang ditambah kaca mobil Dalmas yang pecah yang menurut keterangan pihak aparat pecahnya kaca mobil tersebut diakibatkan pelemparan yang dilakukan oleh peserta aksi, tapi yang membuat kita heran adalah ketika pihak aparat memperlihatkan barang bukti berupa batu yang ukurannya besar didalam mobil Dalmas, dan kenapa keterangan tersebut membuat kita heran, pertama ukuran batu yang diperlihatkan aparat itu tidak ada disekitar PPHI, kedua kenapa tidak ada pecahan kaca didalam mobil karena menurut keterangan Polisi baik batu maupun ruangan pengemudi tersebut tidak ada yang menyentuh, ya benar atau tidaknya keterangan Polisi tersebut yang pasti alasan itulah yang menggiring kami penanggung jawab aksi ke Mapolres Bandung Timur.

     Setibanya di Mapolres ketakutan saya bertambah karena sebelumnya saya belum pernah berurusan dengan polisi untuk urusan selain pembuatan Sim atau ditilang, ketakutan saya terbukti ketika justru Pihak Kepolisian menginterogasi saya yang pertama walaupun sebenarnya penggung jawab aksi yang lain dalam hal ini Vice Presiden bidang Organisasi Bung Obon T dan PangKorNas Garmet Bung Baris S mencoba menenangkan dan terus memberikan spirit kepada saya bahwa mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi kepada saya, pun demikian kepada pihak Kepolisian mereka sudah mem Back Up saya dengan menegaskan bahwa saya bukan penanggung jawab aksi tapi rupanya keterangan tersebut dianggap angin lalu oleh polisi saya tetap diharuskan menjalani proses Verbal dan harus membayar denda sebanyak Rp 2 000.000 dan melalui negosiasi oleh Advokat FSPMI dan menjalani proses selama 5 jam, kami penanggung jawab aksi pun dibebaskan dengan membayar denda sebesar Rp 400 000.

     Kejadian diatas menjadi momen yang tidak bisa saya lupakan sebagai bagian sejarah hidup saya, sebelumnya tidak pernah terlintas sedikitpun dalam benak saya menjadi bagian sejarah di FSPMI (*menurut versi saya pribadi) terus terang saya sempat berpikir untuk keluar dari FSPMI karena rasa takut saya ketika berurusan dengan aparat kepolisian, menilik kejadian kebelakang pun saya menjadi anggota FSPMI karena memang ditempat saya bekerja PT Chitose Indonrsia Mfg SP nya ya FSPMI (jadi hamya ikut-ikutan) jadi tidak terpikir sedikitpun saya akan berjuang membela anggota yang lain apalagi anggota dari luar bandung juga saya mempunyai catatan yang tidak bagus dengan Perangkat Pusat Logam  FSPMI dan Perangkat Cabang SPL_FSPMI Bandung Raya dengan mempermalukan mereka didepan seluruh karyawan PT Chitose Indonesia Mfg dari jajaran Direksi sampai tingkat Operator dengan tuduhan yang sebetulnya saya tidak ketahui duduk persoalannya, semoga mereka memaafkan anggotanya yang gak sopan ini Tapi mudah-mudahan bisa mengingatkan akan pentingnya perjuangan untuk saya pribadi khususnya, umumnya untuk anggota yang lain terutama mereka yang mengalami degradasi militansi perjuangan di FSPMI ini, kenapa demikian ? saya ambil contoh kita bisa menghargai artinya uang ketika kita tahu beratnya mencari uang pun demikian dengan perjuangan kita baru menyadari artinya perjuangan ketika kita memang sudah terlibat langsung dan merasakan beratnya perjuangan..

Tapi semuanya menjadi lancar dan gampang  ketika semuanya kita jalani dengan IKHLAS.

Ya saya mencoba mengambil hikmah dari ini semua mungkin Alloh memang punya rencana untuk saya di FSPMI ini dan saya juga sedikit mengingatkan yang lain mungkin jalan yang dikasih Alloh berlainan antara satu dengan yang lainnya tapi intinya bagaimana cara kita menyikapi dan melaksanakan amanah yang dibebankan di pundak kita baik sebagai pengurus maupun menjadi anggota FSPMI, JAYALAH SELALU FSPMI ku, HIDUP BURUH !!!!!.

Read More

Tentang Revisi UUK 13 Tahun 2003

RUU tahun 2012 Usulan PEMERINTAH yang disampaikan ke BALEG DPR RI per tanggal 30 November 2011:
Salah satu RUU yang saat ini dalam Penyusunan dan duusulkan oleh Pemerintah ke BALEG DPR RI adalah RUU tentang Perubahan atas UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

REVISI UU 13 tahun 2003 merupakan usulan Pemerintah melalui Kemenakertrans yang mana ada beberapa point Vital yang akan di Revisi, diantaranya:

1.outshorching dan pekerja kontrak tanpa batas di semua jenis produksi
2.PHK dipermudah,tdk perlu ijin PHI
3. Pesangon diperkecil.
4.Upah hanya akan naik 2 thn sekali

Jadi bersiap lah kaum Buruh untuk kembali berhadapan dengan Pemerintah, pasalnya ke empat poin diatas adalah urat nadi bagi kaum Buruh.

Read More

Aksi May Day di Istana Negara (2011)

Aksi pada hari buruh sedunia (May Day) pada tanggal 1 Mei 2011 yang dilakukan oleh ratusan ribu buruh dari seluruh konfederasi serikat pekerja di Indonesia khususnya yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) di depan Istana Negara, dimulai dengan konvoi Long March dari Bundaran HI.

Dalam aksi tersebut buruh dan elemen masyarakat lainnya yang tergabung dalam KAJS menuntut:

1. Jaminan Kesehatan seumur hidup bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Jaminan Pensiun bagi seluruh Pekerja Formal
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berbentuk badan publik Wali Amanat, bukan BUMN atau Perseroan Terbatas (PT).(carstenz)

Read More

Dewan Pemimpin Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI)

Inilah susunan pengurus DPP FSPMI
(Dewan Pemimpin Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)
periode 2011 ~ 2016
Hasil Kongres IV di Bandung 6 ~ 8 Februari 2011

1. Presiden : Said Iqbal
2. Wakil Presiden I : Taufik Hidayat
3. Wakil Presiden II : Ridwan Monoarfa
4. Wakil Presiden III : Vony Diananto
5. Wakil Presiden IV : Obon Tabroni
6. Wakil Presiden V : Roni Febrianto
7. Wakil Presiden VI : Aulia Hafidz Osman
8. Wakil Presiden VII : Kaspo
9. Wakil Presiden VIII : Maksie ellia
10. Wakil Presiden IX : Azis D.M.
11. Wakil Presiden X : Yadun Mufied
12. Wakil Presiden XI : Iswan Abdullah
13. Wakil Presiden XII : Prihanani
14. Wakil Presiden XIII : Mundiah
15. Wakil Presiden XIV : Wahyu Dianasari
16. Sekretaris Jendral : Suparno, B.
17. Wakil Sekretaris Jendral I : M. Syawal Harahap
18. Wakil Sekretaris Jendral II : M. Jamsari
19. Wakil Sekretaris Jendral III : Wati Anwar
20. Wakil Sekretaris Jendral IV : Nani Kusmaeni
21. Bendahara Umum : Yudi Winarno
22. Bendahara I : Marimo A.S.
23. Bendahara II : Endang Widuri

Read More

HAK-HAK FUNDAMENTAL PEKERJA

 Hak-Hak Pekerja adalah Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1944 Konferensi Perburuhan Internasional bertemu di Philadelpia, Amerika

Serikat. Pertemuan ini menghasilkan DEKLARASI PHILADELPIA, yang mendefinisikan

kembali tujuan dan maksud Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Deklarasi

tersebut memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

• Tenaga kerja bukanlah barang dagangan;

• Kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berserikat adalah penting

untuk mencapai dan mempertahankan kemajuan yang telah dicapai;

• Dimana ada kemiskinan, di situ kesejahteraan terancam;

• Semua manusia, tanpa memandang ras, asal usul, atau jenis kelamin, berhak

mengupayakan kesejahteraan jasmani dan rohani dalam kondisi-kondisi yang

menghargai kebebasan, harkat dan martabat manusia, dan kondisi-kondisi yang

memberikan jaminan ekonomi dan kesempatan yang sama.

Deklarasi ini menjadi pendahulu dan memberikan pola bagi Piagam Bangsa-Bangsa dan

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

ILO pada bulan Juni 1998 melalui Konferensi Perburuhan Internasional telah

mengadopsi Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat

Kerja, hal ini menandai penegasan kembali kewajiban universal para negara anggota

ILO untuk menghargai, memasyarakatkan, dan mewujudkan prinsip-prinsip mengenai

hak-hak mendasar yang menjadi subjek dari Konvensi-Konvensi ILO, sekalipun mereka

belum meratifikasi Konvensi-Konvensi tersebut (Indonesia mejadi Anggota ILO sejak

tahun 1950)1.

Saat ini Indonesia telah meratifikasi Lima Belas Konvensi-Konvensi ILO, dan Delapan

diantara adalah Konvensi Inti ILO (Core ILO Conventions)2 yaitu:

• Konvensi ILO No. 29 tentang Penghapusan Kerja Paksa

• Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk

Berorganisasi ;

• Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan

Bersama

• Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Para Pekerja

Pria dan Wanita

• Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa

• Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan

• Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

• Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

1 Timor Leste menjadi anggota ILO, ke – 177, pada tanggal 19 Agustus 2003

2 Belum ada Konvensi Inti ILO yang diratifikasi oleh pemerintah Timor Leste tapi pada

Laporan Governing Body (GB.300/LILS/7 300th Session) dikatakan bahwa - ……The

Government indicated during the 93rd Session (June 2005) of the International Labour

Conference that it was looking into the ratification of the eight Conventions concerned.

(2)

Namun demikian, pengakuan pada ketentuan dari Konvensi seringkali terhalang oleh

hambatan serius dimana peraturan perundang-undangan tidak mampu menjamin secara

memuaskan jaminan yang ditetapkan Konvensi yang menyangkut langkah-langkah

perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak serikat pekerja, baik karena ketentuanketentuannya

tidak cukup mendorong untuk tidak melakukan atau karena ketentuanketentuan

itu menyampingkan kategori-kategori pekerja tertentu (seperti pembantu

rumah tangga, pekerja pertanian, pegawai negeri), ataupun juga karena keadaan akan

pengakuan kemerdekaan sipil dan politik dan pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Hal tersebut menjadi komitmen terus menerus serikat pekerja untuk pencapaian hak-hak

pekerja/serikat pekerja sebagai legitimasi akan martabatnya sebagai manusia yang

dilindungi oleh hukum/undang-undang/standar-standar internasional perburuhan.

Freedom (Kebebasan), Justice (Keadilan), Security (Keamanan) dan Faith

(Keyakinan) adalah nilai-nilai yang melekat secara tegas pada manusia dimana mereka

menemukan martabatnya sebagai manusia-human dignity (dikatakan oleh Frank

Tannenbourn dalam bukunya ”Philosophy of Labor”). Serikat pekerja berusaha keras

untuk mengembalikan nilai-nilai itu, melalui perjuangan pencapaian hak-hak

pekerja/serikat pekerja. Trade Union Rights are Human Rights.

Kebebasan Berserikat dan Hak Berunding Bersama

Prinsip-prinsip dan hak mengenai kebebasan berserikat dan berunding bersama diatur

dalam Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 (diratifikasi melalui Keppres RI No. 83 Tahun

1998) dan Konvensi ILO No. 98 tahun 1949 (diratifikasi pemerintah Indonesia melalui

UU No. 18 tahun 1956).

�� Konvensi ILO No. 87 tahun 1948

Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk memberikan jaminan kepada pekerja/buruh dan

pengusaha akan kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota kelompok, akan

kemajuan dan kepastian dari kepentingan-kepentingan pekerjaan mereka, tanpa

sedikitpun ada keterlibatan negara:

• bebas mendirikan organisasi tanpa harus meminta persetujuan dari institusi

publik yang ada;

• tidak adanya larangan untuk mendirikan lebih dari satu organisasi di satu

perusahaan, atau institusi publik, atau berdasarkan pekerjaan, atau cabangcabang

dan kegiatan tertentu ataupun serikat pekerja nasional untuk tiap sektor

yang ada;

• bebas bergabung dengan organisasi yang diinginkan tanpa mengajukan

permohonan terlebih dahulu;

• bebas mengembangkan hak-hak tersebut diatas tanpa pengecualian apapun,

dikarenakan pekerjaan, jenis kelamin, suku, kepercayaan, kebangsaan dan

keyakinan politik.

(3)

Konvensi ILO No. 87 ini juga menjamin perlindungan bagi organisasi yang dibentuk

oleh pekerja ataupun pengusaha, sehingga tanpa adanya campur tangan dari institusi

publik, mereka dapat:

• bebas menjalankan fungsi mereka, termasuk untuk melakukan negosiasi dan

perlindungan akan kepentingan-kepentingan pekerja;

• menjalankan AD/ART dan aturan lainnya, memilih perwakilan mereka, mengatur

dan melaksanakan berbagai program aktifitasnya;

• mandiri secara finansial dan memiliki perlindungan atas aset-aset dan

kepemilikan mereka;

• bebas dari ancaman pemecatan dan skorsing tanpa proses hukum yang jelas

atau mendapatkan kesempatan untuk mengadukan ke badan hukum yang

independen dan tidak berpihak;

• bebas mendirikan dan bergabung dengan federasi ataupun konfederasi sesuai

dengan pilihan mereka, bebas pula untuk berafiliasi dengan organisasi

pekerja/pengusaha internasional. Bersamaan itu, kebebasan yang dimiliki

federasi dan konfederasi ini juga dilindungi, sama halnya dengan jaminan yang

diberikan kepada organisasi pekerja dan pengusaha.

Konvensi ILO No. 87 ini juga menyebutkan secara tidak tegas mengenai Hak

Mogok, dalam pasal 3 ayat 1 : organisasi pekerja dan organisasi pengusaha berhak

menyusun AD/ART mereka, memilih wakil-wakil mereka dengan kebebasan penuh,

menyelenggarkan administrasi dan kegiatan mereka serta menyusun program mereka”.

Dan ditegaskan lagi pada pasal 10 : mendorong dan membela kepentingan pekerja

dan pengusaha”.

Hak mogok adalah hak fundamental bagi pekerja dan organisasi-organisasi

mereka sebagi maksud untuk mempromosikan dan membela kepentingan ekonomi dan

sosial mereka secara syah. Tetapi mogok adalah usaha akhir dari serikat pekerja

setelah usaha-usaha yang bersifat kooperatif atau melalui meja perundingan tidak dapat

dicapai kesepakatan. Dan hal inipun diatur melalui kebiasan dan hukum nasional

setempat.

Konvensi ILO No. 87 ini juga dipertegas lagi dengan keluarnya UU No. 21 tahun 2000

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

�� Konvensi ILO No. 98 tahun 1949

Maksud dari Konvensi ini adalah untuk melindungi hak pekerja untuk berserikat tanpa

adanya campur tangan dari pihak pengusaha. Konvensi ini juga menguraikan prinsipprinsip

ILO yang mendasar mengenai Berunding bersama:

• hak pekerja untuk dilindungi dari berbagai undang-undang diskriminatif terhadap

serikat pekerja. Secara khusus adalah undang-undang yang dimaksud untuk

menghalangi pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja atau yang

kemudian menyebabkan pekerja mengundurkan diri sebagai anggota serikat

(4)

pekerja. Termasuk pula undang-undang yang menyebabkan pekerja mendapat

tuduhan ataupun dipecat karena aktifitas maupun keanggotaan mereka di serikat

pekerja;

• hak organisasi buruh dan pengusaha untuk mendapatkan perlindungan yang

layak atas campur tangan dari masing-masing pihak dalam terbentuknya,

berfungsinya dan terlaksananya organisasi mereka;

• memastikan peningkatan perundingan bersama dan sekaligus mempertahankan

otonomi para pihak dan sifat sukarela dari negosiasi sebagai maksud untuk

menentukan syarat-syarat dan kondisi-kondisi kerja

Dalam syarat melakukan perundingan bersama adalah pengakuan, keperwakilan.

Pengakuan ini bersifat tidak diwajibkan (optional), dengan maksud agar jangan sampai

organisasi yang paling mewakili diberikan hak-hak istimewa melebihi prioritas dalam

perwakilan untuk melakukan perundingan bersama dibandingkan dengan organisasi

lainnya yang mewakili (bila terdapat lebih dari satu organisasi pekerja/pengusaha).

Perjanjian Kerja Bersama (collective bargaining agreement) memberikan dua sisi

manfaat yang berbeda bagi serikat pekerja/pekerja dan pengusaha.

Bagi serikat pekerja, Perjanjian Kerja Bersama memberikan manfaat yang lebih

khususnya dalam:

• nilai kekuatan dengan banyak anggota yang belum terlibat akan menjadi anggota

serikat pekerja;

• anggota yang aktif akan mengajak atau mempengaruhi anggota yang belum aktif

untuk lebih aktif menjadi anggota;

• meningkatkan kepercayaan anggota;

• anggota lebih terorganisir;

• serta serikat pekerja menjadi suatu hal yang baik bagi pekerja.

Perjanjian Kerja Bersama ini secara tidak langsung menimbulkan dampak yang

menguntungkan meningkatkan daya saing perusahaan dan sektor bisnis pada

umumnya, lebih jauh lagi menimbulkan dampak positif pada hubungan antara pekerja

dan serikat pekerja ditingkat perusahaan karena perundingan yang komplek tentang

pengupahan dan sebagainya telah ditentukan. Perjanjian Kerja Bersama ini akan

menekankan serikat pekerja untuk lebih hati-hati dalam penggunaan hak mogoknya

sebagai upaya yang paling akhir dan lebih mengedepankan proses dialog atau

negosiasi dalam menyampaikan tuntutannya.

Mengedepanan prinsip berunding bersama adalah suatu proses :

1) pencapaian suatu kesepakatan;

2) penyelesaian konflik yang saling menguntungkan kedua belah pihak (conflik

resolution for mutual gain);

3) menjaga hubungan industrial yang harmonis dalam waktu lama (maintanance

industrial peace).

(5)

Larangan Terhadap Diskriminasi

Konvensi yang berhubungan dengan promosi Anti Diskriminasi dan Kesamaan

Kesempatan dan Perlakuan (Pekerja Laki-Laki dan Perempuan) dalam Hubungan Kerja

dan Pekerjaan adalah Konvensi ILO No. 100 tahun 1951 (diratifikasi melalui UU No. 80

tahun 1957) dan Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 (diratifikasi melalui UU No. 21 tahun

1999).

�� Konvensi ILO No. 100 tahun 1951 tentang Pemberian Upah Yang

Sama Bagi Para Pekerja Laki-Laki dan Perempuan

Konvensi ini mengharuskan negara yang meratifikasi untuk mengambil langkah

memajukan dan (dimana hal ini konsisten dengan metode yang dibuat untuk penetapan

upah) memastikan pelaksanaan prinsip dari kesaman pengupahan bagi tenaga kerja

perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya. Persyaratan ini melampaui

kesamaan perlakuan untuk pekerjaan yang “sama” atau “sejenis” dimana nilai dari jenis

pekerjaan yang berlainan harus dibandingkan tanpa diskriminasi atas dasar jenis

kelamin.

Prinsip ini berlaku untuk gaji dasar biasa, dan pada penghasilan tambahan lainnya, baik

dalam bentuk tunai atau barang, yang dibayarkan oleh pengusaha.

Kesamaan pengupahan adalah hak dasar yang ditetapkan oleh ILO dalam Deklarasi

Prinsip-Prinsip Dasar dan Hak-Hak di tempat Kerja. Hal ini secara langsung

berhubungan dengan isu pengurangan kemiskinan dan peningkatan pembangunan.

Bertambahnya pendapatan perempuan kemungkinan besar akan digunakan untuk

meningkatkan investasi kesehatan dan pendidikan anak.

�� Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam

Pekerjaan dan Jabatan

Konvensi ini dimaksudkan untuk mempromosikan kesamaan kesempatan dan perlakuan

guna mengakhiri segala bentuk diskriminasi dalam kesempatan kerja dan pekerjaan.

Istilah “DISKRIMINASI” didefinisikan dalam Konvensi sebagai segala bentuk

pembedaan, penyisihan atau pilihan yang dibuat berdasarkan ras, warna kulit, jenis

kelamin, agama, pandangan politik, asal bangsa atau tata masyarakat yang

meyebabkan peniadaan atau pengurangan kesamaan kesempatan atau perlakuan

dalam kesempatan kerja dan pekerjaan.

Diskriminasi harus ditiadakan dalam akses ke pelatihan kerja, pekerjaan dan kerja

khusus dan serta syarat dan kondisi pekerjaan.

Konvensi ini diperkuat lagi dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)3.

3 CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women).

Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979,

merupakan perjanjian internasional tentang perempuan yang paling komprehensif dan

menetapkan kewajiban hukum yang mengikat untuk mengakhiri diskriminasi terhadap

(6)

Perempuan diseluruh dunia disatukan melalui permasalahan-permasalahan yang

sama – ketidakberuntungan; mendapatkan kwalitas pendidikan formal yang rendah,

halangan dalam pekerjaan karena beban tanggung jawab keluarga-akses untuk

pelatihan dan promosi kerja, bekerja pada sektor-sektor tertentu yang menempatkan

mereka pada posisi upah rendah, mereka juga sedikit akses untuk mendapatkan upah

tambahan seperti bonus atau penghargaan.

Melalui kedua Konvensi tersebut diatas, telah jelas diuraikan bahwa para pekerja lakilaki

dan perempuan mempunyai hak yang sama dan terhindar dari diskriminasi. Serikat

pekerja mempunyai peran yang jelas dalam mempromosikan kesetaraan jender

(promoting Gender Equality), untuk menjadikan Konvensi-Konvensi ini menjadi nyata

didalam pelaksanaannya.

Penghapusan Kerja Paksa

Kerja paksa ditemukan dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah, dan tidak menutup

kemungkinan saat ini masih berlangsung praktek tersebut meskipun dalam bentuk yang

berbeda (modern slavery/manpower exploitation. perbudakan modern/eksploitasi

tenaga kerja, karena kepentingan-kepentingan praktek-praktek bisnis semata dan

mengesampingkan hak dan harkat hidup manusia). Kerja paksa/kerja yang dipaksakan

dapat meyuburkan kemiskinan, dan menghalangi pelaksanaan hak asasi manusia

mendasar lainnya seperti kebebasan berserikat dan kebebasan dari diskriminasi.

Konvensi yang mengatur tentang penghapusan kerja paksa adalah Konvensi ILO No. 29

tahun 1930 (diratifikasi oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 31 Maret

1933,Ned.Stbl.No.26, 1933 jo Ned.Stbl. No.236, 1933. Dinyatakan berlaku bagi

Indonesia dengan Stbl. No. 261, 1933) dan Konvensi ILO No. 105 tahun 1957

(diratifikasi melalui UU No. 19 tahun 1999).

�� Konvensi ILO No. 29 tahun 1930

Mengharuskan negara yang meratifikasi untuk menghentikan penggunaan kerja paksa

atau kerja wajib dalam segala bentuknya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Kerja paksa atau wajib kerja secara luas didefiniskan sebagai”semua kerja atau

jasa yang dituntut dari seseorang dibawah ancaman hukuman dan bahwa si pekerja

tidak menawarkan jasanya secara sukarela”

�� Konvensi ILO No. 105 tahun 1957

Konvensi ini memperkuat Konvensi ILO No. 29. Konvensi ILO No. 105 tahun 1957

menentukan penghapusan kerja paksa untuk lima situasi khusus yang berhubungan

dengan penindasan politis, yaitu kerja paksa atau wajib yang digunakan:

1) sebagai cara penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman untuk

pemahaman atau pernyataan pandangan politik atau pandangan yang secara

ideologis bertentangan dengan system politik,sosial atau ekonomi yang syah;

perempuan. Konvensi ini menetapkan persamaan kesempatan perempuan dan laki-laki

untuk menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

(7)

2) sebagai cara untuk pengembangan ekonomi;

3) sebagai cara untuk membina disiplin tenaga kerja;

4) sebagai hukuman karena keikutsertaan dalam pemogokan;

5) sebagai cara pelaksanaan diskriminasi rasial, sosial, bangsa atau agama.

Penghapusan Pekerja Anak

Anak adalah aset suatu bangsa, penerus generasi suatu bangsa. Perlindungan terhadap

mereka merupakan satu elemen penting dalam upaya untuk mencapai keadilan sosial

dan perdamaian universal. Perburuhan anak-anak amat bertentangan dengan upaya

menumbuh-kembangkan kemampuan anak sebagai manusia, nilai-nilai universal

mengenai pekerjaan yang layak (decent work4) dan menjunjung tinggi harkat dan

martabat manusia, serta upaya penanggulangan kemiskinan.

Perburuhan anak-anak berdampak buruk terhadap kesehatan dan pendidikan anakanak,

bahkan tidak jarang mengakibatkan kematian.

Konvensi yang mengatur mengenai penghapusan pekerja anak adalah Konvensi ILO

No. 138 tahun 1973 (diratifikasi melalui UU No. 20 tahun 1999) dan Konvensi ILO No.

182 tahun 1999 (diratifikasi melalui UU 01 tahun 2000).

Pekerja Maju Untuk Menang Dalam Serikat Pekerja

Apa yang telah diuraikan diatas adalah suatu standard yang paling mendasar

(Findamental Standards) Organisasi Perburuhan Internasional. Ketentuan-ketentuan

yang tercantum dalam standar tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun

perundang-undangan nasional. Karena itu, Konvensi-Konvensi Perburuhan

Internasional memiliki dampak yang terus berlanjut di luar kewajiban-kewajiban hukum

yang ditimbulkan.

Setiap anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mempunyai komitmen, yang

dipertegas melalui Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja “

untuk menghargai, memasyarakatkan, dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak

mendasar di tempat kerja”.

Hak pekerja/serikat pekerja adalah hak asasi manusia. Semua hak-hak yang

dibicarakan dalam serikat pekerja; hak – hak dasar, hak – hak fundamental, ILO Core

Conventions – Konvensi Inti ILO atau nama – nama lainnya, sesungguhnya adalah

sama yaitu termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Tetapi permasalahan yang

4 Decent work – the heart of social progress. "The primary goal of the ILO today is to

promote opportunities for women and men to obtain decent and productive work, in

conditions of freedom, equity, security and human dignity." - ILO Director-General Juan

Somavia. Decent work should be at the heart of global, national and local strategies for

economic and social progress. It is central to efforts to reduce poverty, and a means for

achieving equitable, inclusive and sustainable development. The ILO works to promote

decent work through its work on employment, social protection, standards and

fundamental principles and rights at work and social dialogue.

(8)

dihadapi saat ini adalah TIDAK SEMUA pekerja menyadari bahwa mereka mempunyai

hak tersebut ataupun tidak berani”meminta” hak tersebut.

Sebagai perorangan pekerja tidak akan pernah mampu memperjuangkan

kepentingannya (“meminta haknya”) atas apa yang telah dilakukan sebagai kewajiban.

Mereka membutuhkan organisasi, serikat pekerja, untuk pencapaian dan pemenuhan

hak-haknya.

Sekali lagi saya menyadur apa yang dikatakan oleh Frank Tannenbourn; worker dignity

is not just about wage and performance, worker dignity is about rights – worker

rights/human rights (martabat pekerja tidak hanya sekedar upah dan prestasi, martabat

pekerja adalah tentang hak – yaitu hak-hak sebagai pekerja/hak asasi manusia)

Selamat berjuang. Workers Need Union, Union Need Workers, for The Union Make Us

Strong (Pekerja Membutuhkan Serikat Pekerja, Serikat Pekerja Membutuhkan Pekerja,

melalui serikat pekerja kita akan kuat)

Read More